Inggris Larang Layanan Huawei, Alasannya Demi Keamanan Nasional
Kamis, 16 Juli 2020
Inggris telah mengeluarkan perintah untuk larangan atau blokir terhadap perusahaan telekomunikasi China, Huawei dari jaringan 5G-nya di negara mereka.
Kebijakan larangan tersebut sebelumnya juga sudah lama diupayakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam tarik-menarik geopolitiknya dengan China.
Gedung Putih mengatakan keputusan itu, "mencerminkan konsensus internasional yang berkembang bahwa Huawei dan vendor tidak terpercaya lainnya menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional."
Hal tersebut dikarenakan tuduhan AS soal Huawei yang memiliki keterikatan dengan Partai Komunis China.
Tetapi langkah yang dilakukan Inggris dapat menimbulkan dampak yaitu merenggangnya hubungan mereka dengan China. Para penyedia layanan seluler Inggris, selama hampir 20 tahun telah bergantung pada produksi Huawei.
Selain itu, Huawei menyebut keputusan soal larangan tersebut "dipolitisasi" dan kemungkinan akan menempatkan Inggris "di jalur lambat digital".
Sementara Duta Besar China di London, Liu Xiaoming, menyebutnya sebagai "keputusan yang mengecewakan dan salah".
Dubes Liu Xiaoming mengatakan via Twitter, "Sudah dipertanyakan apakah Inggris dapat menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif untuk perusahaan dari negara lain."
Perubahan politik yang penuh masa depan digital Inggris dilakukan Perdana Menteri Boris Johnson selama pertemuan dengan kabinetnya dan Dewan Keamanan Nasional.
Dengan dibuatnya keputusan itu, mengharuskan perusahaan telekomunikasi di Inggris untuk menghentikan pembelian mereka pada peralatan 5G baru dari Huawei mulai tahun depan dan menghapus peralatan yang telah ada hingga akhir 2027.
Menteri Digital Inggris, Oliver Dowden, mengatakan kepada parlemen bahwa keputusan tersebut bukanlah keputusan yang mudah.
"Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi itu adalah keputusan yang tepat untuk jaringan telekomunikasi Inggris, untuk keamanan nasional dan ekonomi kita," ucap Dowden, demikian seperti dikutip dari AFP, Kamis (16/7/2020).
Sanksi AS
 |
| Device Laboratory milik Huawei di Beijing, Tiongkok. Liputan6.com/Andina Librianty |
Sebelumnya di bulan Januari, PM Boris Johnson sempat mengizinkan Huawei berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi 5G. Namun Donald Trump dan partai konservatif tidak menyukai keputusan itu.
Tetapi Donald Trump mengatakan kepada pemerintah Inggris bahwa pilihan mereka membahayakan penyebaran informasi intelijen karena memiliki kemungkinan disadap atau dimanipulasi oleh China.
Selain itu, AS juga mempercayai bahwa Huawei dapat menutup jaringan 5G negara-negara pesaing di bawah perintah Beijing pada saat perang.
Tuduhan itu terus dibantah Huawei.
Perusahaan telekomunikasi tersebut menunjukkan kerja sama dengan agen keamanan Inggris yang memeriksa keamanan jaringan 3G dan 4G selama dua dekade.
Tetapi keputusan Inggris tersebut juga dipicu sanksi AS pada Mei yang memblokir akses Huawei ke chip AS di jantung jaringan 5G.
Menteri Oliver Dowden mengakui bahwa kini harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan akses penuh ke jaringan baru yang cepat.
Ia mengungkapkan, "Ini berarti penundaan kumulatif untuk peluncuran 5G dua hingga tiga tahun dan biaya hingga £2 miliar ($ 2,5 miliar, 2,2 miliar euro)".
"Ini akan memiliki konsekuensi nyata untuk koneksi di mana semua konstituen kami bergantung," tambah Dowden.
Tetapi, sejak sistem 5G mulai ditawarkan kepada para calon pengguna di Inggris pada tahun lalu, para pejabat bersikeras bahwa Huawei telah berhasil menginstal hanya sejumlah kecil peralatan.
Pencarian Perusahaan Baru
 |
| Teknologi 5G. Dok: Huawei |
Dengan adanya permintaan dari Donald Trump itu, PM Boris Johnson menantang pemerintahan Trump untuk datang dengan alternatif yang andal dan hemat biaya untuk Huawei.
Inggris mencari penggantinya ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi lain di seluruh dunia yang dapat mengumpulkan sumber daya mereka dan menyediakan komponen individu untuk solusi alternatif yang dapat diterapkan.
Proses tersebut akan dimulai dengan Samsung dari Korea Selatan dan NEC dari Jepang, kata Pemerintah Inggris. Dua perusahaan besar juga sambil menawarkan keterlibatan bagi Nokia dari Finlandia dan Ericsson dari Swedia.
Menanggapi dukungan itu, Kepala Regional Ericsson Arun Bansal menyatakan perusahaannya "siap untuk bekerja dengan operator Inggris untuk memenuhi jadwal mereka, tanpa gangguan kepada pelanggan".
Kepala Eksekutif Nokia untuk Inggris dan Irlandia, Cormac Whelan, juga mengatakan bahwa perusahaannya juga memiliki "kapasitas dan keahlian untuk menggantikan semua peralatan Huawei di jaringan Inggris pada skala dan kecepatan".
Meskipun demikian, pejabat Inggris tetap memperingatkan bahwa semua perusahaan tersebut yang memiliki beberapa peralatan Huawei dalam rantai pasokan mereka perlu diperhitungkan.
Sumber: Liputan6.com